Anggota DPR Apresiasi Presiden Serahkan Sertifikat Tanah

id presiden serahkan sertifikat tanah

Anggota DPR Apresiasi Presiden Serahkan Sertifikat Tanah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Surat Keputusan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) saat kunjungan kerja Lintas Nusantara di Desa Tebing Siring, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Minggu (7/5/2017). (ANTARA/Herry Murdy Hermawan)

...Sertifikasi tanah rakyat adalah bagian dari upaya mencegah konflik agraria...
Jakarta (ANTARA Lampung) - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang menyerahkan ribuan sertifikat tanah kepada warga di Jabodetabek, saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor, di kawasan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (20/8).

"Apa yang dilakukan oleh Jokowi memang sudah seharusnya dilakukan oleh seorang Presiden," kata Adian dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, melakukan sertifikat tanah rakyat adalah kebijakan yang bukan saja menunjukan keberpihakan pada rakyat melainkan juga menjadi kebijakan yang sangat cerdas dan mampu menjawab berbagai permasalahan mendasar rakyat.

"Sertifikasi tanah rakyat adalah bagian dari upaya mencegah konflik agraria karena sertifikasi tanah memberikan rakyat posisi hukum yang sangat kuat sehingga tidak mudah dipermainkan oleh mafia-mafia hukum ketika suatu ketika ada tuntutan hukum atas tanah rakyat," katanya.

Oleh karena itu, dirinya berharap tidak ada lagi kasus kesewenang-wenangan pengusaha yang merampas tanah rakyat.

Tanah yang bersertifikat, lanjut Adian, maka harga tanah rakyat meningkat tiga hingga enam kali lipat bila dibandingkan bila tidak ada sertifikat. Artinya aset yang dimiliki rakyat bukan saja kuat secara hukum tapi secara bersamaan juga meningkat drastis.

"Tanah yang bersertifikat jika dibutuhkan bisa diagunkan di bank menjadi pinjaman modal untuk rakyat dalam mengembangkan usaha tanpa melalui renternir berbunga tinggi yang selama ini membuat usaha rakyat tidak mampu berkembang," tuturnya.

Presiden Joko Widodo bersepeda dari Istana Merdeka Jakarta untuk menyerahkan sertifikat hak atas tanah sebanyak 7.486 bidang kepada masyarakat se-Jabodetabek dalam program strategis nasional.

Presiden Jokowi mengatakan di seluruh Indonesia seharusnya ada 126 juta bidang tanah yang harus sudah diberikan kepada masyarakat.

"Tetapi sampai akhir 2016 kemarin baru 46 juta bidang yang bisa diberikan, 126 juta yang diberikan baru 46 juta, artinya masih ada 80 juta sertifikat yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat. Masih banyak sekali, 80 juta yang harus disertifikatkan," kata Presiden Jokowi.

Karena itu, Presiden memerintahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) agar tahun ini menyelesaikan 5 juta sertifikat di seluruh Indonesia.

"Tahun ini harus diselesaikan 5 juta sertifikat di seluruh Indonesia, tahun depan 7 juta sertifikat harus keluar, tahun depannya lagi 9 juta sertifikat harus keluar," kata Jokowi pula.



(ANTARA)