Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan, lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang diwacanakan mengikuti wajib militer (wamil) tetap harus mendaftar bila berkeinginan untuk menjadi prajurit TNI.
Wacana yang disampaikan Mendagri Tjahjo Kumolo, kata Panglima TNI, di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Senin, bukan berarti lulusan IPDN yang sudah mengikuti wamil bisa langsung menjadi danramil karena dalam aturan tidak diperkenankan.
"Kan harus ada aturannya, jadi kalau memang dibuat UU nggak ada masalah. Asal dia mendaftar, dia dibuat seperti wajib militer kan bisa saja kan, setingkat sarjana juga," ujar Gatot.
Lulusan IPDN diperkenankan untuk menjalani profesi di jajaran TNI, dengan syarat lulusan IPDN tersebut harus mendaftar sebagai prajurit TNI karir seperti lulusan-lulusan dari instansi pendidikan lainnya.
"Iya seperti sarjana hukum, sarjana ekonomi ya boleh saja dia daftar secara umum seperti itu kemudian dia diangkat sebagai tentara juga," ucapnya.
Namun demikian, lanjut Panglima TNI, akan ada permasalahan yang muncul, yaitu bagaimana penerapan ikatan dinas terhadap lulusan IPDN tersebut lantaran prajurit TNI karir juga memiliki durasi ikatan dinas, sementara taruna yang menempuh pendidikan di IPDN juga memiliki ikatan dinas setelah lulus.
"Nanti permasalahannya dia keluarnya gimana? Karena ada ikatan dinasnya 10 tahun. Nah itu yang jadi masalah juga," jelas Jenderal bintang empat ini.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini menyebutkan, lulusan IPDN bisa diperbantukan sebelum menjadi camat.
"Apa yang dikatakan Pak menteri (Tjahjo Kumolo) kalau IPDN itu sudah diatur disiplin, diberi pengetahuan kemudian diberi kemampuan bela negara atau wajib militer," kata Gatot.
Wamil
Lulusan IPDN dinilai wajib mengikuti wamil sekaligus Bela Negara, sehingga nantinya akan memahami tugas-tugas kemiliteran.
"Wajib militer kan otomatis lingkup bela negara, kalau bela negara kan nggak ada wajib militernya. Dari situ kemudian sebelum dia (lulusan IPDN) jadi camat ya membantu kepolisian, membantu TNI. Sehingga benar-benar sudah menyatu pada saat jadi forum komunikasi pimpinan daerah tingkat kecamatan pun sudah," paparnya.
Sementara itu, Menhan Ryamizard Ryacudu tidak menanggapi serius soal wacana itu lantaran saat ini Indonesia belum berada pada posisi perang.
"Itu maunya Mendagri. Kalau kita sudah antisipasi mau perang, mau kacau gitu, ya boleh-boleh saja. Karena lain, yang kita hadapi itu teroris, itu masalah paham," ujarnya.
Oleh karena itu, tambah mantan KSAD ini, seluruh masyarakat bangsa Indonesia harus dimasukkan paham Pancasila.
"Perlu nggak perlu (wamil ini), tapi sementara itu dulu lah yah. Kalau wamil beda lagi," ucapnya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, mengatakan, taruna lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) diwacanakan untuk mengikuti wajib militer (wamil) agar Praja IPDN bisa membantu komandan koramil untuk menjaga daerah tempatnya bertugas.
"Jadi kalau dalam keadaan terancam dari negara lain jangan hanya mengandalkan TNI saja tapi seluruh warga negara. Itu rencana kami bahwa setiap warga negara harus memahami soal bela negara," kata Tjahjo usai mengisi materi di Rapat Pimpinan (Rapim) TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin.
Menurut dia, lulusan IPDN harus ikut wamil karena di pendidikan para taruna sudah terbiasa mengikuti pendidikan seperti militer. Lulus IPDN rencananya akan diwajibkan mengikuti Bela Negara dan juga wamil.
"Kalau IPDN sudah terlatih disiplin, yang kami tambah setelah lulus yaitu Bela Negara, termasuk wamil. Jadi kalau ada apa-apa semua siap. Rangkap (Bela Negara dan Wamil), kalau Bela Negara di dalamnya tidak otomatis Wamil, tapi kalau cadangan lain perlu (Wamil)," katanya.
ANTARA/ANT
