Menyinergikan Kampung Kb Dengan Gerbang Desa

Bandarlampung  (ANTARA Lampung) - Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mengatakan bahwa program Kampung Keluarga Berencana merupakan kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat hingga ke tingkat bawah.

"Pemerintah Provinsi Lampung telah me-`launching` program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) Saburai, yaitu program penanggulangan kemiskinan dengan menyinergikan seluruh sektor pembangunan, termasuk program KB," katanya di Bandarlampung, beberapa waktu lalu.

Program tersebut merupakan sebuah bentuk konkret pengimplementasian dari salah satu sembilan program prioritas pemerintah pusat Nawacita dimana pada cita ketiga dimaksudkan memprioritaskan pada desa-desa tertinggal secara geografis maupun secara penanganan pembangunan.

Sebagai wujud dari program Gerbang Desa pada tahun ini sudah ditetapkan sebanyak 100 desa sasaran, salah satunya adalah Desa Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai simbol dimulainya Gerbang Desa yang dipadukan dengan Gerakan Kampung KB.

Isu pertambahan jumlah penduduk saat ini, kata dia, merupakan isu yang harus disikapi bersama di samping harus berusaha meningkatkan kualitas penduduk mengingat bila laju pertumbuhan penduduk tidak dapat dikendalikan dan kualitas penduduk rendah.

Maka, akan sulit melakukan upaya pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan akan berdampak pada banyaknya gejolak sosial di tengah masyarakat.

Program KB, menurut Gubernur Lampung, masih harus terus dilaksanakan dan ditingkatkan, khususnya disasaran Gerbang Desa Saburai, sehingga jangkauan pelayanan dan kualitas pelayanan KB dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya dan khususnya kepada masyarakat kurang mampu.

Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo telah mencanangkan Kampung Keluarga Berencana di Dusun IV, Kampung Gunung, Agung, Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, 24 Februari 2016.

Pencanangan itu diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam membatasi laju pertumbuhan penduduk.

Menurut dia, pertumbuhan penduduk yang makin pesat tentu akan memengaruhi ketersediaan pangan serta kesejahteraan di kalangan masyarakat.


15 Kampung


Pemerintah Provinsi Lampung bekerja sama dengan BKKBN Provinsi Lampung telah membentuk 15 kampung KB yang pelaksanaannya akan disinergikan dengan program pemerintah daerah setempat, yakni Gerbang Desa, kata Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Setprov Lampung Elya Muchtar.

Selain itu, pihaknya juga akan meningkatkan peran pemerintah, lembaga nonpemerintah, dan swasta dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan masyarakat untuk menyelenggarakan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga, dan pembangunan sektor terkait.

Elya menegaskan bahwa Kampung KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga, serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Dalam pelaksanaannya, program Kampung KB akan bersinergitas dengan program unggulan yang telah diluncurkan Pemerintah Provinsi Lampung, yakni Gerbang Desa yang akan dilaksanakan di 13 kabupaten seluruh Lampung.

"Seluruh satuan kerja perangkat daerah terkait diharuskan untuk memonitoring secara langsung kegiatan yang dilaksanakan di tiap desa," katanya pada rapat dengan BKKBN Lampung terkait dengan pembentukan Kampung KB di Bandarlampung, beberapa waktu lalu.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung Paulina menyebutkan kriteria utama dalam pemilihan dan penetapan Kampung KB, yaitu jumlah prakeluarga sejahtera (KS) dan KS-1 (miskin) di atas rata-rata pra-KS dan KS-1 tingkat desa/kelurahan, tempat kampung tersebut berada. Jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa/kelurahan, tempat kampung itu berlokasi.

Sebanyak 15 kampung KB tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, yakni Lampung Selatan di Kecamatan Palas Desa Tanjung Raya. Lampung Tengah di Kecamatan Terusan Nunyai Desa Gunung Agung, Lampung Utara di Kecamatan Sungkai Barat Desa Gunung Raja.

Kota Bandarlampung di Kecamatan Teluk Betung Timur Kelurahan Kota Karang, Lampung Barat di Kecamatan Pagar Dewa Desa Mekar Sari, Tulang Bawang di Kecamatan Gedong Aji Desa Bandar Aji Jaya, Tanggamus di Kecamatan Wonosobo Desa Pekon Balak.

Kemudian, Kota Metro di Kecamatan Metro Pusat di Kelurahan Hadimulyo Barat, Lampung Timur di Kecamatan Sukadana di Desa Pakuon Aji Way Kanan di Kecamatan Way Tuba Desa Bukit Gemuruh. Pesawaran di Kecamatan Marga Punduh Desa Pulau Pahawang, Pringsewu di Kecamatan Sukoharjo Desa Sukoharjo IV, Mesuji di Kecamatan Mesuji Timur Desa Sungai Cambai.

Tulang Bawang Barat di Kecamatan Pagar Dewa Desa Bujung Dewa, Pesisir Barat di Kecamatan Karya Punggawa Desa Way Sindi.



Bantu 230 Desa



Pemerintah Provinsi Lampung akan membantu 230 desa tertinggal melalui program Gerakan Membangun Desa Saburai, terutama pembangunan infrastruktur pada tahun 2017.

"Progam khusus itu, sudah berjalan sejak tahun 2015 dan hingga tahun ini sebanyak 100 desa tertinggal telah mendapatkan bantuan senilai Rp300 juta per desa untuk pembangunan di desa," kata Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo.

Untuk bantuan keuangan bersifat umum, diberikan pada 2.435 desa berupa bantuan peningkatan administrasi desa. Masing-masing desa menerima Rp6 juta/desa.

Berdasarkan Indek Kemajuan Desa (IKD) Provinsi Lampung pada tahun 2015, lanjut dia, desa maju sebanyak 391 desa, berkembang 1.052 desa, kurang berkembang 819 desa, dan tertinggal 378 desa.

Oleh karena itu, lanjut dia, pada tahun 2017 Pemerintah Provinsi Lampung akan melaksanakan program peningkatan keberdayaan masyarakat dengan satu desa di setiap kabupaten sebagai desa percontohan berbasis informatika teknologi.

Di sisi lain, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mengatakan bahwa dana desa merupakan alat untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menghindari keruntuhan akibat jurang ketimpangan yang makin melebar.

"Saat ini yang terjadi yang miskin makin miskin dan yang kaya makin kaya. Maka, kita lihat dana desa dari segi tujuan, yakni memangkas ketimpangan untuk menjaga keutuhan NKRI," katanya.

Ia menyebutkan tantangan lain dana desa, yakni masalah sumber daya manusia (SDM) di perdesaan yang belum banyak memahami cara penyusunan RPJMDes dari dana desa.

Sehingga, lanjut dia, dikhawatirkan akan banyak penyimpangan dalam penyusunannya yang justru membahayakan.

Terkait dengan itu, menurut dia, Pemprov Lampung melakukan pendidikan untuk perangkat desa untuk meminimalkan dan menjaga dari penyimpangan.

Ridho sangat mendukung pemanfaatan teknologi informasi, seperti adanya program Pembangunan Desa Broadband Terpadu sebagai upaya untuk membangun infrastruktur konektivitas informasi digital.

Program itu, lanjut dia, dapat membuka akses dan pngetahuan tata kelola dari dana desa tersebut agar bisa berlangsung sesuai dengan tujuannya.

"Sosialisasi teknologi informasi dan komunikasi juga sangat membantu SDM desa untuk mendapatkan informasi berkaitan penggunaan dana desa dan TIK bisa juga sebagai fungsi kontrol pengawalan dan pendampingan melalui optimalisasinya," tambah Ridho.

Memadukan program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat hingga ke tingkat bawah dan juga upaya pengentasan masyarakat Lampung dari kemiskinan. (Ant)