Kenapa PKB Tolak Gubernur Dipilih Langsung oleh Rakyat?

Jakarta (ANTARA Lampung) - Musyawarah Kerja Nasional Partai Kebangkitan Bangsa merekomendasikan agar pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD Provinsi dan tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, karena sejumlah alasan. Apa saja alasannya?

"Karena mereka (gubernur) tidak punya wilayah, tidak punya rakyat," kata Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding usai Mukernas PKB di Jakarta, Sabtu (6/2).

Sama seperti halnya yang disampaikan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bahwa gubernur secara tidak langsung tidak memiliki rakyat, oleh karena itu sebaiknya tidak dipilih oleh rakyat.

Selain itu pria yang akrab disapa Cak Imin itu juga berpendapat, kewenangan gubernur terbatas hanya koordinasi dari pemerintah pusat kepada bupati dan wali kota.

Menurut dia, gubernur hanya kepanjangan tangan pemerintah pusat dan tidak berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Ia berpendapat kepala daerah yang memiliki rakyat hanya bupati dan wali kota yang dinilai kebijakan-kebijakannya bisa langsung dirasakan oleh rakyat.

"Kalau gubernur dipilih langsung akan rancu mana yang punya rakyat, mana yang koordinasi pusat. Di situlah makna supaya masyarakat paham bahwa gubernur itu perpanjangan tangan pemerintah pusat yang tidak punya rakyat secara langsung," ujar Muhaimin.

Alasan lain PKB merkomendasikan pemilihan gubernur oleh DPRD, karena mempertimbangkan anggaran yang lebih sedikit daripada pemilihan langsung.

"Pilkada langsung juga boros. Di Jawa Tengah, Jawa Timur itu di atas Rp1 triliun biayanya," ujar Karding.

Karding menilai demokrasi di Indonesia terlalu liberal yang setiap mengambil keputusan atau menentukan pemimpin selalu dilakukan dengan pemilihan.

PKB berpendapat pemilihan gubernur oleh DPRD akan lebih baik, karena Indonesia pernah melakukannya sebelum gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat.