Gubernur Menginginkan Pelantikan Bupati/wali Kota di DPRD

Bandarlampung, (Antara Lampung) - Gubernur Lampung M Ridho Ficardo menginginkan pelantikan bupati-wakil bupati dan walikota-wakil walikota terpilih digelar di Gedung DPRD setempat atau hotel.

"Sebelumnya kami mengusulkan pelantikan serentak di Gedung Serba Guna (GSG) Universitas Lampung tapi ditolak gubernur," kata Kepala Biro Otonomi Daerah Provinsi Lampung Chandri, di Bandarlampung, Jumat.

Ia menyebutkan, meskipun GSG Unila terbilang luas dan dapat menampung seluruh tamu undangan, tetapi hingga saat ini gubernur tetap bersikukuh untuk tidak menggunakan gedung milik Universitas Lampung tersebut.

Pihaknya telah mengajukan GSG sebagai tempat pelantikan serentak kepada Gubernur beberapa waktu lalu, tetapi ditolak dan meminta pelantikannya di gedung DPRD atau hotel.

Chandri menjelaskan, jumlah tamu undangan pelantikan mencapai dua ribu orang, sedangkan kapasitas gedung DPRD hanya mencapai 1.100 orang gedung Balai Keratun Pemprov Lampung hanya 1.050 orang. Sehingga, Pemerintah Provinsi Lampung mengurangi jumlah tamu undangan dan setelah direvisi hanya 1.000 tamu undangan.

"Kami mengurangi jumlah tamu undangan, walaupun ada kabupaten dan kota yang mengusulkan penambahan tamu undangan, nantinya akan dilihat apakah masih ada kuota atau tidak," ujarnya.

Terkait pelantikan di hotel, pihaknya akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan inspektorat, BPK, BPKP dan bagian hukum untuk menanyakan apakah menyalahi atau tidak bila menggunakan hotel.

"Kami sedang melakukan koordinasi dengan inspektorat bagian pemeriksaan, BPK, BPKP dan bagian hukum apakah penggunaan hotel untuk pelantikan menyalahi aturan atau tidak?," katanya.

Pemerintah provinsi juga akan menyiapkan tarup di luar gedung DPRD untuk para tamu undangan, simpatisan, keluarga, kerabat yang ingin menyaksikan pelantikan serta disiapkan layar televisi sebanyak tiga unit, kursi undangan sebanyak 300 buah, dan blower pendingin agar tidak "sumpek" saat melakukan pelantikan.

Pemerintah Provinsi Lampung masih mencari alternatif penetapan tanggal pelantikan mengingat Menteri Dalam Negeri telah mengajukan dua opsi tanggal pelantikan pada Februari 2016.***2***