Akhirnya Seluruh Fraksi Setujui Sutiyoso Kepala BIN

Jakarta (ANTARA Lampung) - Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan, seluruh fraksi di Komisi I DPR sepakat menerima dan mendukung Letjen TNI (Purn) Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

"10 fraksi sudah memberikan pendapatnya setelah kami mendengarkan visi, misi dan program Pak Sutiyoso serta melakukan pendalaman," katanya usai Rapat Internal Komisi I DPR, di Jakarta, Selasa (30/6).

Dia menjelaskan, Fraksi Hanura memberikan dukungan, Fraksi NasDem mendukung dengan catatan agar Sutiyoso membangun komunikasi dan koordinasi dengan DPR RI.

Fraksi PPP, kata dia lagi, mendukung dengan memberikan catatan bahwa kepala BIN harus berani memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo untuk kepentingan bangsa.

"PKS menerima dengan catatan bahwa DPR memiliki pengawasan internal karena pengawas intelijen akan dibentuk. PKB dan PAN menerima," ujarnya.

Fraksi Demokrat, menurut dia, setuju dengan memberikan catatan agar kepala BIN bisa mengefektifkan fungsi koordinasi. Selain itu ujar Mahfudz, Fraksi Demokrat mengingatkan bahwa Sutiyoso agar menegakkan netralitas kerja BIN untuk tidak terjebak partisan.

"Fraksi Gerindra menerima, dan meminta harus lebih baik dari sebelumnya," katanya.

Fraksi Partai Golkar ujar Mahfudz, menerima penunjukan Sutiyoso sebagai Kepala BIN dengan tiga catatan.

Pertama, katanya, meningkatkan kerjasama dengan DPR RI, kedua memastikan Presiden mendengarkan rekomendasi BIN untuk mengambil kebijakan agar tidak terjadi distorsi, dan mengingatkan agar Sutiyoso harus menyesuaikan gaya komunikasinya.

"Fraksi PDI Perjuangan secara bulat menerima dan mendukung dengan catatan agar tunduk UU Intelijen dan berorientaso kepentingan negara bukan kelompok," katanya.

Selain itu, dia mengatakan pertimbangan fraksi dengan beberapa konsideran, pertama seleksi administrasi disimpulkan baik. Kedua, paparan visi misi yang berlangsung tertutup dan terbuka mempertimbangkan pengalaman dan pengetahuan calon.

"Selain itu mempertimbangkan karir panjang di TNI dan sipil serta sebagai tokoh partai politik sebelum mengundurkan diri," katanya lagi.

Konsideran ketiga, menurut dia, mempertimbangkan visi misi program dan pendalaman serta elaborasi isu fundamental yang menjadi tupoksi BIN baik politik, global, regional dan ekonomi dunia.

Dia mengatakan, pertimbangan Komisi I DPR RI tersebut akan dilaporkan kepada Pimpinan DPR RI untuk dibawa ke rapat paripurna untuk ditetapkan menjadi keputusan DPR.