Jakarta (ANTARA Lampung) - Masih ada 700 rumah sakit (RS) yang belum menjadi mitra Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, karena itu Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan MPR RI Irgan Chairul Mahfiz mendesak pemerintah agar seluruh RS swasta itu menjadi mitra Badan BPJS Kesehatan.
"Masih ada sekitar 700 rumah sakit yang belum menjadi mitra BPJS. Sedangkan, rasio masyarakat anggota BPJS dan ketersediaan rumah sakit yang menjalankan program jaminan kesehatan nasional (JKN) masih belum seimbang," kata Irgan pada diskusi "Implementasi BPJS Kesehatan" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.
Menurut Irgan, pemerintah perlu menghitung ulang operasional rumah sakit swasta dalam memberikan pelayanan kesehatan sebelum menentukan tarif pelayanan untuk peserta BPJS, sehingga dapat dicapai keseimbangan antara tarif pemerintah dan rumah swasta.
Rumah sakit swasta membangun infrastruktur sendiri baik gedung, peralatan medis, obat maupun sumber daya manusia seperti dokter, para media, dan tenaga lainnya.
"Karena swasta membangun sendiri infrastrukturnya sehingga perlu dihitung untuk mengikutsertakan rumah swasta agar dicapai solusi bersama," katanya. Operasional rumah sakit swasta juga menggunakan dana sendiri bukan dari APBN.
Menurut Irgan, selama ini masih banyak RS swasta yang enggan menjadi mitra BPJS kemungkinan karena tarif yang disediakan pemerintah masih di bawah standar tarif RS swasta, meskipun dalam UU Kesehatan sudah mengamanahkan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien.(Ant)
700 RS swasta belum jadi mitra BPJS
...RS swasta yang enggan menjadi mitra BPJS kemungkinan karena tarif yang disediakan pemerintah masih di bawah standar...
