Masuki Usia 51 Tahun, Lampung Masih Bergelut Melawan Infrastruktur

Bogor (ANTARA Lampung) - Provinsi Lampung genap berusia 51 tahun, pada hari Rabu, 18 Maret 2015. Provinsi di pengujung selatan Pulau Sumatra ini sering disebut sebagai Pintu Gerbang keluar-masuk Pulau Sumatra dan Jawa.

Menurut sejarah, Lampung lahir pada tanggal 18 Maret 1964, dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor: 3/1964, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor: 14 tahun 1964.

Sebelumnya, Lampung merupakan keresidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang ibu kotanya Palembang.

Baru 10 bulan, tepatnya sejak 2 Juni 2014, Lampung memiliki gubernur dan wakil gubernur baru, yakni Muhammad Ridho Ficardo dan Bakhtiar Basri (Ridho Berbakti) untuk periode 2014--2019.

Pasangan M. Ridho Ficardo dan Bakhtiar Basri resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2014--2019 oleh Mendagri (saat itu) Gamawan Fauzi pada tanggal 2 Juni 2014.

Para pejabat yang pernah dan sedang memimpin Lampung, baik definitif maupun penjabat (Pj.), yakni Kusno Danupoyo, R. Sutiyoso, Yasir Hadibroto, Poedjono Pranyoto (1988--1998), Oemarsono (1998--2003).

Berikutnya Tursandi Alwi (2003--2004), Sjachroedin Z.P. (2004--2008 dan 2009--2014) diselingi Syamsurya Ryacudu (2008--2009), dan kini Muhammad Ridho Ficardo (2014--2019).

Harapan baru dan besar dari rakyat Lampung yang hampir mencapai sekitar 10 juta jiwa, mendiami dua kota dan 13 kabupaten itu kini tertumpu di pundak pasangan Rodho-Bakhtiar agar Lampung lebih maju, berkembang, dan rakyatnya sejahtera dari sebelumnya.

Terlebih, Ridho yang juga Ketua Umum DPD Partai Demokrat (PD) Provinsi Lampung, saat pilkada dan kemudian terpilih mengusung moto yang begitu menjual dan memikat, yakni "Memberi dan Melayani Rakyat Lampung".

Hal itu ditambah lagi adanya sejarah baru bagi Lampung karena kini dipimpin gubernur yang usianya termuda di Indonesia, bahkan mungkin di Asia Tenggara. Saat dilantik, 2 Juni 2014, Ridho Ficardo baru bersia 33 tahun, yang tentu diharapkan lebih energik.

Infrastruktur
Sebagai gubernur baru dengan usia yang relatif masih sangat muda, Muhammad Ridho Ficardo seakan "berlari" kencang sejak dilantik agar segera bisa melaksanakan visi dan misinya, atau menepati janji-janji sesuai dengan programnya saat kampanye pilkada.

Hal itu antara lain ditandai dengan melakukan pembenahan dan penyempurnaan sumber daya manusia (SDM) aparatur, melakukan beberapa kali pergantian (mutasi) pejabat, bahkan karena banyaknya tugas, Gubernur Ridho tidak jarang harus bekerja di kantornya hingga malam, tengah malam, bahkan pernah sampai dini hari.

"Saya pernah kerja (di kantor) sampai jam tiga, setengah dua karena surat-surat numpuk, dan memang banyak hal yang harus segera diselesaikan," kata putra dari pengusaha terkenal Lampung, M.Fauzi Toha ini.

Di tengah-tengah kesibukannya melakukan pembenahan aparatur ke dalam, utamanya di lingkungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) provinsi, Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung ini mau tidak mau, suka tidak suka, sudah harus menerima banyak tuntutan, permintaan, dan harapan dari seluruh lapisan masyarakat Lampung.

Hal itu masuk akal karena rakyat Lampung tidak ingin lagi disebut daerahnya sebagai daerah termiskin, daerah tertinggal, daerah rawan kriminalitas/pembegalan, rawan kerusuhan, dan daerah yang relatif banyak insfrastrukturnya yang rusak. Rakyat Lampung ingin daerahnya cepat maju di berbagai sektor.

Harapan itu bisa dibuktikan setiap kali kunjungan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung beserta jajarannya ke daerah-daerah, baik di kabupaten atau kota, yang mencuat dari kepala daerah dan rakyat setempat adalah curahan hati (curhat) soal buruknya infrastruktur.

Infrastruktur itu, terutama banyaknya jalan yang rusak/berlubang, baik di kota maupun kabupaten, jembatan yang putus, serta infrastruktur lainnya yang menyangkut ekonomi, pertanian, dan perkebunan, serta energi, belum lagi soal pendidikan dan kesehatan.

Kondisi itu tentu hal sangat tidak mudah bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung serta jajarannya, apalagi menyangkut anggaran yang tidak banyak/terbatas. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung tahun 2015 sebesar Rp4,697 triliun, atau naik tipis dari 2014 sebesar Rp4,576 triliun.

Berbagai upaya, lobi-lobi baik ke kalangan dunia usaha, penanam modal (investor), maupun pemerintah pusat terus dilakukan oleh Gubernur Lampung untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor itu, di samping terus menggali pendapatan asli daerah (PAD).

Gubernur Rido Ficardo sendiri menegaskan bahwa pihaknya di awal masa kepemimpinannya memrioritaskan percepatan pembangunan infrastrukur jalan, jembatan, memperkuat sektor pertanian/irigasi, dan energi.

"Saya tidak ingin ada pejabat (Lampung) tumbang karena uang rakyat. Jangan sampai uang rakyat tidak tersalurkan tepat sasaran," katanya.

Komitmen Gubernur Ridho mempercepat pembangunan infrastruktur Lampung itu juga dibuktikan dengan melakukan sejumlah penghematan di awal masa kepeminpinannya, lalu mengalokasikan dana awal setidakntya Rp1 triliun.

Dana itu dialokasikan dengan titik berat pada infrastruktur jalan, jembatan, dan pertanian karena sektor pertanian menjadi lokomotif pembangunan ekonomi di daerah yang harus ditopang dengan baik.

Melihat realitas kondisi infrastruktur yang ada, relatif banyak jalan dan jembatan yang rusak, dikeluhkan warga karena sangat menghambat transportasi ekonomi, arus barang dan penduduk dari desa ke kota dan sebaliknya, ternyata anggaran Rp1 trilun itu jauh dari cukup.

"Dana awal Rp1 triliun itu sudah paling tinggi, ternyata tidak cukup, sehingga wajar kalau ada pertanyaan dari warga 'kok yang ini sudah dan yang itu belum'. Ternyata, menurut hitungan kasar saja yang dibutuhkan setidaknya Rp2 triliun sampai Rp2,5 triliun, itu baru untuk memperbaiki, belum kalau untuk membangun jalan baru," kata Ridho.

Melihat realitas kondisi daerah yang memiliki pekerjaan rumah (PR) yang amat berat itu, pada setiap kesempatan Gubernur Lampung mengajak seluruh jajarannya, baik di provinsi maupun kabupaten/kota, untuk kompak, terus menjalin soliditas/sinergisitas.

"Perbaikan jalan, misalnya, kalau pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tidak kompak, akan tidak terasa. Masyarakat tidak akan melihat apakah jalan yang ada di depan rumahnya itu jalan negara, jalan provinsi, atau kabupaten, tahunya baik," katanya.

Untuk mepercepat pembangunan daerah Lampung secara menyeluruh, Ridho juga mengharapkan para bupati dan wali kota di daerahnya ada kebijakan yang segaris, tidak berlawanan dengan kebijakan provinsi.

Peran Media
Gubernur Ridho Ficardo juga memandang amat pentingnya peranan dan kerja sama yang baik antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan jajaran media massa atau pers, untuk membangun Lampung.

"Kerja sama yang baik antara Pemprov dan media massa sangat penting untuk terus dijalin, antara lain untuk sama-sasa mendidik masyarakat agar lebih dinamis dan ikut berperan aktif dalam pembangunan, dan sering mengibaran semangat pembangunan," kata Gubernur.

Muhammad Ridho Ficardo menekankan, "Tensi-tensi politik kita redam, ketegangan politik kita turunkan, saatnya untuk membangun untuk kebaikan pembangunan di Lampung."

Sementara itu, Kapolda Lampung Brigjen Pol. Heru Winarko mengatakan bahwa relatif banyak kegiatan operasi penting di daerahnya dalam upaya pengamanan wilayah dan tindak kejahatan, termasuk penyalahgunaan narkotika.

Menurut dia, ada sejumlah wilayah di Lampung yang masih tergolong rawan karena itu sedang dan akan terus menjadi target serta prioritas pihaknya.

Baik Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo maupun Kapolda Lampung Heru Winarko pada setiap kesempatan mengahdiri acara dengan insan pers di daerahnya, juga meminta bantuan serta dukungan dari jajaran media massa.

Bantuan media itu terkait dengan antara lain untuk turut menciptakan situasi daerah Lampung yang aman dan kondusif, tidak menyajikan berita-berita dan foto-foto yang menakutkan para calon penanam modal (investor), dan wisatawan yang akan berkunjung ke Lampung.

"Kami mengharapkan media massa bisa membantu menyosialisasikan perlunya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bersama-sama hingga ke masyarakat lapisan paling bawah atau akar rumput," demikian Kapolda Lampung Heru Winarko.

Sementara itu, Ridho Ficardo menambakan bahwa sesuai dengan peran dan fungsinya, media massa menyampaikan informasi dan kritik serta masukan. Namun, dia mengharapkan agar saran dan kritik itu sebaiknya dapat disajikan dengan cara yang baik pula, atau ibarat minuman yang rasanya manis.

Acara HUT Lampung
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemprov Lampung A. Chrisna Putra dan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Lampung Sumarju Saeni menjelaskan berbagai kegiatan dihelat untuk memeriahkan dan lebih memberi warna HUT Ke-51 Lampung.

Rapat Persiapan HUT Ke-51 Lampung 2015 (18 Maret 1964--18 Maret 2015) dipimpin Asisten Bidang Umum Hamartoni dan Asisten Bidang Ekbang Adham menetapkan tema "Melalui Peringatan HUT Ke-51 Provinsi Lampung Sai Bumi Ruwa Jurai, Mari Kita Tingkatkan Budaya Kerja, Semangat, dan Kebersamaan Guna Keberhasilan Pembangunan di Provinsi Lampung".

Rangkaian Kegiatannya meliputi: pada hari Rabu (11 Maret 2015) sarasehan; pada hari Kamis (12/3) tablig akbar; Jumat (13/3) jalan sehat; pagelaran wayang kulit (14/3); hiburan budaya Lampung (14/3); donor darah dan khitanan massal (15/3).

Berikutnya, pengobatan dan pelayanan KB (15/3); pertandingan futsal (15/3); upacara bendera (16/3); ziarah ke taman makam pahlawan (16/3); dan bakti sosial (17/3).

Kemudian, Sidang Paripurna Istimewa DPRD (18/3) di DPRD; bazar (18/3); dan Malam Syukuran/Pesta Rakyat (18/3).

Khusus pada malam syukuran di Lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung, rencananya diisi hiburan oleh artis-artis Ibu Kota, antara lain Slank, Hijau Daun, dan Sentia Gotik.

Dirgahayu Provinsi Lampung, Sai Bumi Ruwa Jurai, tahun 2015.(Ant)