Legislator Minta Pemerintah Perhatikan Kualitas Ibu

id legislator,oki asokawati,dpr ri, hari ibu

Legislator Minta Pemerintah Perhatikan Kualitas  Ibu

Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Peringatan hari ibu yang jatuh pada 22 Desember ini semestinya menjadi momentum bagi pemerintahan Joko Widodo untuk memastikan kualitas ibu di Indonesia."
Jakarta,  (ANTARA Lampung) - Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati meminta pemerintah memperhatikan kualitas ibu di Indonesia dengan tercapainya target Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015.
        
"Peringatan hari ibu yang jatuh pada 22 Desember ini semestinya menjadi momentum bagi pemerintahan Joko Widodo untuk memastikan kualitas ibu di Indonesia," kata Okky dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.
        
Okky mengatakan target Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015 semestinya dapat terlaksana dengan baik di pemerintahan Jokowi-JK.
        
Menurut dia target itu seperti penurunan angka kematian anak yang ditargetkan mengurangi 2/3 rasio kematian anak balita serta meningkatkan kesehatan ibu dengan mengurangi 2/3 rasio kematian ibu.
        
"Pemerintahan Jokowi harus memastikan target MDGs pada 2015 harus tercapai dengan baik," ujarnya.
        
Dia menjelaskan MDGs juga mendorong adanya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan hal itu harus diterjemahkan dengan baik oleh pemerintahan Jokowi-JK.
        
Menurut Okky, gagasan pengurangan jam kerja oleh pemerintahan Jokowi untuk kaum perempuan tampak memang memihak pada kaum ibu.
        
Namun dia menilai, diam-diam ide tersebut memukul mundur praktik keseteraan gender yang dikesankan, urusan mendidik anak adalah hanya menjadi tanggungjawab ibu.
        
"Saya sarankan, jika ada niat memberi 'previlige' kepada perempuan, lebih baik pemerintah menambah alokasi cuti kepada perempuan," katanya.
       
Menurut dia mengurangi jam kerja justru akan menutup peluang bagi para ibu profesional menduduki posisi yang setara dengan para laki-laki di tempat kerja.
        
Dia mengatakan bonus demografi yang dimiliki Indonesia pada tahun 2020-2030 harus mulai dari sekarang dipersiapkan pemerintah, yaitu salah satu caranya memastikan bonus demografi dengan memastikan kesehatan para ibu.
        
"Peran ibu dalam menyiapkan generasi ke depan memiliki peran yang sangat vital. Ancaman bonus demografi seperti HIV/AIDS, Narkoba dan Miras harus diantisipasi serius oleh pemerintah," katanya.
        
Selain itu amanat konstitusi dalam menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kenyataanya, kaum perempuan justru paling banyak menjadi korban. Dia mencontohkan seperti yang menimpa Asisten Rumah Tangga (ART), Tenaga Kerja Wanita (TKW) hingga praktik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
        
"Fakta di lapangan itu harus menjadi perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum," ujarnya.