Masyarakat Tolak Kenaikan BBM Tapi Tetap Dukung Jokowi

id Dukung Jokowi

Jakarta (ANTARA Lampung) - Hasil survei yang dilakukan Cyrus Network pascakenaikan harga bahan bakar minyak menunjukkan dukungan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih kuat.

"Sebanyak 70 persen responden yakin bahwa pemerintahan Jokowi-JK akan membawa perbaikan dan kesejahteraan bagi Indonesia, padahal 57 persen dari responden menyatakan menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi," kata CEO Cyrus Network Hasan Nasbi saat memaparkan hasil surveinya tentang 'Political Infulencer pemerintahan Jokowi-JK', di Jakarta, Minggu (21/12).

Survei ini dilakukan tanggal 1--7 November 2014 terhadap 1.220 responden yang tersebar di 33 provinsi. Responden dalam survei ini adalah penduduk Indonesia yang berumur minimal 17 tahun dan sudah menikah.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan para responden. Adapun tingkat kepercayaan dalam survei ini sebesar 95 persen dan batas kesalahan (margin of error) lebih kurang 3,1 persen.

Kendati demikian, survei itu menunjukkan adanya penurunan angka elektabilitas pasangan Jokowi-Kalla jika dibandingkan ketika masa pemilihan umum.

"Berdasarkan survei, ada 54 persen responden yang mengaku menjadi pemilih Jokowi-JK pada pilpres lalu. Namun apabila pemilihan presiden dilakukan lagi hari ini dengan calon yang sama, persentase pemilih Jokowi-JK turun sekitar dua persen," kata Hasan lagi.

Ia mengatakan, pemerintahan Jokowi-Kalla harus tetap berhati-hati karena presentasi masyarakat yang tidak memilih mereka cukup besar dan cenderung bersikap jauh lebih kritis dalam menanggapi kebijakan pemerintah.

"Sebanyak 83 persen responden menyatakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri punya pengaruh terhadap Jokowi dalam pembentukan kebinet dan kebijakannya," tuturnya.

Hasan mengatakan, sikap kritis masyarakat dalam mengamati pemerintahan bahwa besarnya angka survei yang dilakukan yang menyatakan bahwa Jokowi dipengaruhi sejumlah tokoh seperti Megawati, Jusuf kalla, dan Surya Paloh dalam menyusun kabinet dan kebijakan pemerintahan. Namun, sebagian besar masyarakat menilai positif dan wajar adanya pengaruh para tokoh tersebut.

"Sebanyak 68 persen responden menyatakan tidak setuju jika dikatakan Jokowi adalah presiden boneka. Yang menyetujui pernyataan Jokowi presiden boneka hanya 21,8 persen, sisanya 10,2 persen menyatakan tidak tahu," ujarnya.