Program Kartu Indonesia Sehat Perluas Peserta JKN

id bpjs kota metro, jkn, kesehatan, lampung,

Kami sangat mendukung penuh apa yang menjadi program pemerintah pusat seperti Kartu Indonesia Sehat itu."
Metro, Lampung,  (ANTARA Lampung) - Program Kartu Indonesia Sehat yang dirancang Presiden Joko Widodo mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat dan sejumlah instansi, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kota Metro karena dapat memperluas peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Kami sangat mendukung penuh apa yang menjadi program pemerintah pusat seperti Kartu Indonesia Sehat itu," ujar Kepala Cabang BPJS Metro, Sofyeni, di Metro, Jumat.

Ia mengatakan bahwa program itu dapat memberikan dampak positif, dan nantinya juga diharapkan tetap dalam satu wadah yakni Jaminan Kesehatan Nasional.

Selain itu, lanjutnya, Kartu Indonesia Sehat (KIS) juga akan menguatkan dari segi jumlah peserta BPJS, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat luas.

"KIS akan melengkapi program sebelumnya, tetapi tetap dengan perbaikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat," ujarnya lagi.

Pihaknya siap melaksanakan program itu dengan profesional serta proposional, sehingga dapat melengkapi kekurangan dari program sebelumnya yakni JKN.

Secara kelembagaan, lanjutnya, BPJS Metro sebagai pelaksana program berharap semua dapat berjalan sesuai harapan masyarakat.

"Program KIS diharapkan dapat memberikan kelebihan sendiri bagi pengguna jasa kesehatan," katanya lagi.

Warga di Lampung umumnya mengharapkan KIS dapat segera direalisasikan, dan pengurusan administrasi saat berobat tidak bertele-tele seperti pada Program JKN.

"Saya berharap pemegang KIS dapat segera mendapatkan pelayanan kesehatan saat berobat di rumah sakit, dan tidak perlu lagi mengurus administrasi yang bertele-tele," kata Darmanto, warga Bandarlampung.

Abdullah (40) warga Lampung Timur mengatakan bahwa seluruh warga negara khususnya masyarakat miskin seharusnya mendapatkan pelayanan Program KIS, mengingat Program JKN saat ini tidak menyentuh semua lapisan masyarakat.

"Masyarakat miskin peserta JKN hanya mampu membayar premi untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit kelas tiga, sehingga pelayanan serta obat yang diterima tidak sesuai dengan yang diinginkan pasien," katanya pula.