Inilah Tantangan Jokowi-JK

Jakarta (ANTARA LAMPUNG) - Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Dr Syamsuddin Haris berpendapat, pemerintahan Indonesia pimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mendatang memiliki tiga tantangan yang sekaligus menjadi realita politik.

"Koalisi pendukung Jokowi kecil, harus hitung jangan sampai pemerintahannya mudah digoyang," kata Syamsuddin saat ditemui pada Seminar LIPI dan Kuliah Umum Presiden Terpilih "Menyambut Penguatan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Dalam Kebijakan Pemerintah dan Pembangunan Nasional" di Jakarta, Selasa (16/9).

Berkomentar mengenai 16 dari 34 menteri yang merupakan profesional yang berasal dari kalangan partai politik, Syamsuddin mengatakan bahwa kompensasi politik harus benar-benar dijaga.

Kedua, kata Syamsuddin, Jokowi juga berhadapan dengan Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang juga sebelumnya telah memutuskan dirinya sebagai calon presiden dari partai tersebut.

Hal ketiga, lanjut dia, Wakil Presiden Terpilih Jusuf Kalla, akan cenderung menjaga bagaimana agar postur kabinet yang terdiri dari 16 profesional dari partai politik dan 18 profesional dari kalangan non-parpol tidak banyak berubah.

"Masalah itu yang dihadapi Jokowi sehingga postur kabinet seperti itu," katanya.

Selain itu, Syamsuddin juga mengatakan pembagian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset merupakan solusi yang diusulkan oleh beberapa kalangan.

"Dengan pemisahan pendidikan tinggi dan dasar-menengah, maka lembaga riset juga mendapat bagian dana 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," katanya.

Presiden terpilih Joko Widodo mengumumkan struktur kabinetnya di Rumah Transisi, Senin (15/9).

Kabinet Jokowi akan terdiri atas 34 kementerian yang terdiri dari 16 profesional partai dan 18 profesional.

Jumlah kementerian tersebut dikatakan Jokowi untuk memastikan agar pemerintahan berjalan dengan efektif dan sesuai dengan sistem presidensial di mana presiden sebagai "single chief executive".

Presiden terpilih Joko Widodo belum mengumumkan nama-nama yang akan mengisi jabatan menteri karena masih berada dalam tahap pembahasan.