KKP Dan SDM Handal Kelola Konservasi

Jakarta, 16 September 2014 (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan sumber daya manusia (SDM) handal dan terlatih dalam mengelola Kawasan Konservasi Perairan. Peningkatan kualitas SDM ini akan bermuara pada kesiapan SDM dalam mengawal program-program konservasi dengan bersandar pada dua hal. Pertama, rencana pengelolaan dan zonasi kawasan yang melibatkan pemangku kepentingan terkait. Kedua, implementasi operasionalisasi pengelolaan secara komprehensif termasuk komponen pendanaan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas bagi tata kelola kawasan konservasi perairan merupakan langkah strategis yang sangat penting sebagai bagian dari upaya pengelolaan sumberdaya perairan yang berkelanjutan. Sementara dalam pengelolaannya, kawasan konservasi perairan dapat berdiri sendiri atau bahkan dikelola dalam sebuah jaringan serta dapat pula menjadi bagian dalam program Pengelolaan Pesisir Terpadu (PPT). Hal itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo saat membuka Lokakarya Pelatihan Internasional Pengelola Kawasan Konservasi Perairan di Pelabuhan Benoa, Bali, Selasa (16/9).
    
Menurut Sharif, KKP berencana akan menjaring hingga 2.400 personel tenaga ahli untuk mengelola 76 kawasan konservasi perairan di Indonesia. Langkah itu merupakan salah satu konsistensi KKP dalam mewujudkan 20 juta ha kawasan konservasi perairan pada tahun 2020. Hal ini juga diperlukan guna mendorong penerapan good ocean governance secara lebih luas. Sejalan dengan itu, KKP telah menerbitkan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) perencanaan pengelolaan kawasan konservasi perairan yang partisipatif. Standar kompetensi tersebut memuat beberapa indikator utama yang terdiri dari kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang harus dimiliki setiap profesional yang terlibat dalam memfasilitasi proses penyusunan rencana pengelolaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di sisi lain, KKP juga mendorong terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan (LSP-KP) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan (LSP-K), serta penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi.
    
Selain memacu kualitas dan kapasitas SDM, KKP juga mengedepankan empat langkah strategis dalam mengelola Kawasan Konservasi Perairan. Keempat langkah tersebut yakni, penerapan prinsip-prinsip tata kelola untuk pengembangan kawasan konservasi perairan, dan penerapan Blue Economy di kawasan konservasi laut secara efektif. Kemudian, penerapan good ocean governance, serta program Pengelolaan Pesisir Terpadu (PPT). "Lewat pengelolaan kawasan perairan konservasi secara efektif dapat menjamin keberlanjutan kegiatan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada kelestarian sumberdaya ikan dan jasa-jasa lingkungan perairan", kata Sharif.
    
Sementara itu, pemanfaatan kawasan konservasi perairan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan. Di antaranya, kegiatan pemanfaatan untuk pengembangan pariwisata bahari. Pembangunan pariwisata di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan pariwisata dunia yang tengah berlangsung sangat pesat.  Semisalnya, kawasan konservasi perairan di Nusa Penida, Provinsi Bali. Sejak kawasan tersebut dicadangkan menjadi Kawasan Konservasi Perairan, perekonomian masyarakat setempat khususnya warga masyarakat di Kecamatan Nusa Penida, mengalami peningkatan signifikan. Dampak ekonomi KKP Nusa Penida itu juga telah meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klungkung dengan kontribusi dari sektor pariwisata yang mengalami tren peningkatan 30 persen. Merujuk pada laporan Coral Triangle Centre (CTC), mengungkapkan bahwa setiap tahun Nusa Penida dikunjungi oleh 260.000 wisatawan. Bila dihitung yakni setiap penyelam dikenakan biaya masuk kawasan (entrance fee) sebesar 15 dollar AS dengan kurs Rp 10.000, dapat dikalkulasikan kegiatan ekonomi akan menghasilkan Rp 35 miliar. "Selain Nusa Penida, ada beberapa perairan lainnya di Indonesia yang berpotensi besar untuk dikembangkan menjadi kawasan konservasi perairan, seperti Laut Jawa, Selat Makassar, dan Laut Tiongkok Selatan", ungkap Sharif.
    
Seiring dengan itu, KKP memperkuat kerja sama dengan lembaga internasional yakni Coral Triangle Center (CTC) dan International Union for Conservation of Nature (IUCN). Kerja sama ini diwujudkan dengan menggelar Lokakarya Pelatihan Internasional Pengelola Kawasan Konservasi Perairan atau International Training Workshop Marine Protected Area Governanc. Lokakarya tersebut dilaksanakan di Bali pada tanggal 16-19 September 2014, dengan tema "Towards Collaborative Governance of Marine Resources Management Across Indonesia and the Coral Triangle Region". Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Sharing Knowledge on Good Ocean Governance di dalam kegiatan Global Oceans Action Summit (GOAS) di Den Haag, Belanda, pada April 2014 yang lalu.
    
Perlu diketahui, tercatat lebih dari 100 manajer MPA dan praktisi konservasi laut akan berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan internasional kawasan konservasi laut ini. Para tenaga ahli ini berasal Amerika Serikat, Vietnam, Kepulauan Solomon, Kamboja, dan Belanda. Sementara, pelatihan ini difasilitasi oleh pelatih dari Indonesia dengan dukungan dari fasilitator berbagai negara termasuk, Swiss, Inggris, Kolombia, dan Jerman berafiliasi dengan lembaga-lembaga global dan regional seperti International Union for Conservation of Nature (IUCN), Gesselschaft für Internationale Zusammernabeit (GIZ), United States Agency for International Development (USAID), National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), dan Coral Triangle Center (CTC).
    
Sharif berharap, kegiatan ini dapat mendorong penerapan good ocean governance secara lebih luas, khususnya melalui peningkatan kapasitas SDM yang terlibat dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan. Pengalaman Indonesia dalam peningkatan kapasitas SDM pengelola kawasan konservasi perairan dapat dijadikan fokus bahasan. Workshop dan pelatihan ini akan menghasilkan rekomendasi yang akan disampaikan pada forum Internasional, seperti World Park Congres di Sydney bulan November mendatang serta pertemuan internasional lainnya. "Laut saling menghubungkan atau tersambung antar wilayah di belahan bumi ini, sehingga keberadaannya tidak bisa dibatasi dalam suatu negara tertentu saja. Satu wilayah perairan akan dipengaruhi oleh wilayah lain. Untuk itu harus dilakukan kerjasama yang serius antar negara agar tetap terjaga kelestariannya sehingga mendorong pembangunan ekonomi negara yang berkelanjutan," sambungnya.
    
Sebagai rangkaian acara, dilakukan pula tour ke Kapal Motor (KM) Madidihang 03. Kapal ini merupakan kapal latih dan penelitian tercanggih se-Asia Tenggara yang dimiliki oleh Sekolah Tinggi Perikanan (STP). Kapal yang dibangun di Galangan Kapal Astilleros Gondan Shipyard, Spanyol ini dilengkapi berbagai peralatan canggih dan modern, seperti alat tangkap purse seine dan long line, laboratorium perikanan dan oseanografi, palka berukuran 70 ton, fresh water maker sebagai sumber air bersih dan gudang pendingin (cold storage), ruang kelas dan akomodasi untuk 50 orang taruna, serta ruang tidur untuk Anak Buah Kapal (ABK).
    
Pada kesempatan itu, Menteri Kelautan dan Perikanan juga menyampaikan penghargaan Wiyata Adibakti Mina Bahari kepada Bupati Tabanan atas komitmen dan dedikasinya pada pengembangan SDM kelautan dan perikanan khususnya di Kabupaten Tabanan. Penghargaan itu diberikan karena keberhasilannya dalam menumbuhkan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan, serta menandatangani Coral Triangle Center sebagai pusat studi dan pelatihan ekonomi biru.
    
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Lilly Aprilya Pregiwati, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (Telp. 021-3520350).

(W. Indrawan).