PKBI Dorong Revolusi KB di Indonesia

id PKBI Dorong Revolusi KB di Indonesia

PKBI Dorong Revolusi KB di Indonesia

Musda ke-9 PKBI Lampung di aula PKBI di Bandarlampung, Sabtu--Minggu (13--14/9). (FOTO: ANTARA LAMPUNG/Budisantoso Budiman)

Bandarlampung (ANTARA LAMPUNG) - Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) mendorong adanya Revolusi Keluarga Berencana di Indonesia, namun hingga saat ini belum dapat berjalan seperti diharapkan.

Dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke-9 PKBI Lampung di Bandarlampung yang berlangsung dua hari, Sabtu hingga Minggu (13--14/9), Sekretaris Pengurus Harian Nasional (PHN) PKBI Pusat dr Roy Cyong, didampingi Wakil Direktur Eksekutif PKBI Pusat Drs Nanang Munajat, menegaskan bahwa Munas perkumpulan ini sebelumnya telah memutuskan perlu adanya Revolusi KB di Indonesia itu.

"Namun sampai sekarang sosok dan wujud Revolusi KB itu belum kelihatan," ujarnya pula.

Karena itu, dia berharap pengurus PKBI Lampung maupun PKBI daerah lain dapat mendorong agar Revolusi KB itu dapat segera terwujud untuk mendukung pencapaian target Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) di Indonesia.

PKBI, menurut Roy Cyong, memperkirakan target MDGs yang ditetapkan itu tidak akan dapat dicapai Indonesia tanpa dukungan semua pihak.

Dia menyebtukan, sejumlah indikator pencapaian MDGs di negara kita, masih menghadapi berbagai masalah, seperti angka kematian ibu yang masih tinggi, angka kematian anak/bayi juga masih tinggi, angka kemiskinan juga relatif masih besar, kondisi kesetaraan gender dan diskriminasi maupun tindak kekerasan terhadap perempuan anak pun masih sering terjadi di tengah masyarakat.

"Berbagai indikator capaian target MDGs itu di Indonesia di atas permukaan baik, namun di baliknya masih memprihatinkan. Bagaimana kita dikejutkan dengan kasus yang terjadi di Jakarta International School dan betapa masih marak terjadi tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan maupun anak dimana-mana," ujarnya lagi.

Kondisi tersebut, menurut dia, akibat berbagai pihak kurang peka terhadap permasalahan tersebut sehingga penanganannya tidak menjadi optimal.

Padahal dunia internasional melalui pertemuan di Bali beberapa waktu lalu, kata dr Roy Cyong lagi, telah membahas agenda pasca-MDGs yaitu Sustainable Development Goals (SDGs) yang implementasinya pada kesepakatan tingkat para ahli tidak ada permasalahan, namun dalam penerapan dikaitkan kepentingan negara atau kelompok dipastikan akan sulit memutuskannya.

Karena itu, ujarnya lagi, PKBI diharapkan dapat menjadi pelopor bagi pelaksanaan Revolusi KB di Indonesia, termasuk membantu menghadapi masalah masih adanya 120 juta perempuan yang belum memiliki akses pada KB, termasuk adanya Undang Undang Kependudukan yang membatasi akses alat kontrasepsi pada pasangan suami istri padahal remaja di Indonesia saat ini sebagian di antaranya sudah aktif secara seksual yang tidak mencukupi ditangani secara konvensional melalui penyuluhan atau komunikasi, edukasi, dan informasi lagi.

"Kalau kondisi seperti itu dibiarkan, akan makin banyak terjadi kehamilan tidak diinginkan. Padahal diharapkan semua kehamilan adalah yang diinginkan," kata dia pula.

Karena itu, PKBI pada Munas Oktober 2014 mendatang di Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) akan dibahas strategi dan program PKBI secara nasional hingga 2020 dengan mengedepankan visi dan misi menjadi pusat keunggulan (centre of excellent) kesehatan reproduksi remaja dan berbagai strategi maupun program mendorong Revolusi KB di Indonesia, ujar Roy Cyong lagi.

  Musda ke-9 PKBI Lampung, menurut Ketua Pelaksana Hj Nuraini Effendi, didampingi Ketua PKBI Lampung Syarif Hidayat dan Direktur Pelaksana Daerah PKBI Lampung Herdimansyah AIB, diikuti seluruh utusan pengurus PKBI se-Lampung, para peninjau, relawan dan stakeholders lainnya, termasuk para pembina PKBI Lampung.

Menurut Nuraini, Musda PKBI Lampung ini membahas tiga agenda utama, yaitu laporan pertanggungjawaban Pengurus Daerah periode 2010-2014, penyusunan strategi dan program Pengurus PKBI Lampung 2014--2018, dan memilih serta menetapkan Pengurus baru PKBI Lampung periode 2014--2018.